Kesultanan bima di Pulau sumbawa
Bima, yang kini menjadi Kota Otonom dan nama sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah. Pada masa lalu, Bima merupakan salah satu pusat kekuasaan Islam terpenting dan paling berpengaruh, tidak hanya di Pulau Sumbawa, tetapi di seluruh kawasan Nusa Tenggara. Secara geografis, kawasan yang dahulu dikenal sebagai Kepulauan Sunda Kecil (dari Bali hingga Timor) kini terbagi menjadi tiga provinsi, dengan NTB meliputi Pulau Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Di Pulau Sumbawa sendiri, Bima merupakan salah satu kerajaan utama di samping Kerajaan Sumbawa, Dompu, Sanggar, Tambora, dan Papekat.
Asal-usul nama Bima secara populer diasosiasikan dengan legenda Sang Bima, seorang bangsawan legendaris asal Jawa yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di daerah tersebut menjadi satu Kerajaan Bima. Legenda ini diperkaya dengan kisah mistis Sang Bima yang memiliki kekasih seekor naga dari Pulau Sitonda, yang melahirkan putri bernama Tasi Saring Naga. Dari pernikahan Sang Bima dengan putrinya, lahirlah Indra Jamrut dan Indra Komala, yang diyakini sebagai cikal bakal garis keturunan raja-raja dan sultan-sultan yang berkuasa di Bima dan Dompu.
Dalam mencatat suksesi kepemimpinan, terdapat perbedaan historiografi: Morris (1890) mencatat adanya 49 raja dan sultan (dengan Maharaja Sang Bima di urutan ke-11), sementara Rouffaer dan Noorduyn (1987b) menyebutkan 26 penguasa. Namun, yang pasti adalah sejak menjadi kesultanan Islam pada tahun 1620 hingga tahun 1950, Bima diperintah oleh empat belas sultan, dimulai dari Sultan Abdul Kahir (1620—1640) hingga Sultan Muhammad Salahuddin (1915—1951) sebagai sultan terakhir.
Pada puncaknya (hingga abad ke-19), Kerajaan Bima merupakan kekuatan maritim dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaannya tidak hanya terbatas pada bagian timur Pulau Sumbawa dan 66 pulau kecil di Selat Alas, tetapi juga meliputi Flores Barat (Manggarai). Manggarai dicatat sebagai wilayah kekuasaan Bima setidaknya sejak abad ke-14, dan dikonfirmasi oleh sumber VOC pada tahun 1661. Luas total Kesultanan Bima pada tahun 1886 mencapai 156 mil persegi, dengan 71,5 mil persegi di Sumbawa dan 84,5 mil persegi di Flores. Secara geografis, Kerajaan Bima berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Sape di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kerajaan Dompu di barat. Batasnya dengan Dompu dideskripsikan sangat rinci, seperti dalam catatan Van Hollander melalui garis pada $118^{\circ} 37'$ di pantai utara hingga $118^{\circ} 38' 30'$ di pantai selatan, dan dalam catatan Kerajaan Bima dari Doro Dewa hingga muara Sungai Sori Soma di pantai selatan ($118^{\circ} 34'$). Administrasi wilayah Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa dibagi menjadi distrik-distrik (seperti Belo, Bolo, dan Sape), yang diperintah oleh Galarang, sedangkan di Manggarai, daerah seperti Reo dan Pota diperintah oleh Naib sebagai wakil sultan.
Namun, kendali wilayah Kesultanan Bima menyempit pada periode kolonial. Dalam kontrak terakhir dengan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1938, batas timur Bima telah bergeser dan berbatasan dengan Landschap Manggarai. Hal ini disebabkan Manggarai dan pulau-pulau sekitarnya telah dinyatakan terpisah dari Bima dan dijadikan Neo Landschap oleh Belanda sejak tahun 1929. Sebaliknya, Kerajaan Sanggar digabungkan ke dalam Kesultanan Bima sejak tahun 1928. Secara definitif, Kesultanan Bima sebagai entitas swapraja berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.
Islamisasi di Bima adalah proses multi-jalur. Zollinger memperkirakan Islam datang pertama kali antara tahun 1450—1540 melalui jalur perdagangan laut yang ramai dari Melaka, Jawa (khususnya pusat seperti Gresik dan Surabaya), hingga Maluku. Pedagang Muslim ini sekaligus bertindak sebagai mubalig. Keterlibatan ulama Jawa dicatat dalam Babad Lombok, yang menyebutkan peran Sunan Prapen dari Giri yang melanjutkan dakwahnya ke Sumbawa dan Bima. Bukti kuat lain adalah pengaruh Melayu dan Arab pada inskripsi makam sultan yang berbahasa Melayu dan berhuruf Arab. Rouffaer menyimpulkan Islam di Bima dibawa dari Melayu, Aceh, dan Cirebon.
Peran komunitas Orang Melayu (Dau Melayu) di Bima sangat sentral. Mereka tidak hanya pedagang dan perantara budaya, tetapi juga guru agama Islam bagi Sultan Abdul Kahir dan rakyat Bima. Sultan Abdul Kahir bahkan memberikan hak istimewa, termasuk pembebasan pajak dan larangan bagi wanita Melayu menjadi pelayan istana. Selain itu, Datuk Dibandang dan Datuk Ditiro—utusan Sultan Gowa yang dikenal sebagai pengislam Gowa dan Tallo—datang ke Bima melalui Sape dan menjadi guru agama bagi Sultan Abdul Kahir.
Proses Islamisasi dipercepat oleh intervensi militer Kerajaan Gowa. Noorduyn (1987a) berpendapat Islam dibawa ke Bima dengan kekuatan senjata oleh orang Makassar. Gowa mengirim empat kali ekspedisi militer ke Bima antara 1618 dan 1632/1633, seringkali didorong oleh motif politik. Eksposisi para pendeta Jesuit pada tahun 1618 mengonfirmasi bahwa utusan Jawa dan Makassar menuntut Raja Bima memeluk Islam atau akan diperangi. Peristiwa paling penting adalah perebutan takhta antara Raja Salisi (Mantau Asi Peka) yang menolak Islam, dan keponakannya Ma Bata Wadu (kemudian Sultan Abdul Kahir), yang telah memeluk Islam dan meminta bantuan Gowa. Dengan bantuan Makassar, Ma Bata Wadu dilantik menjadi Sultan Bima I pada 7 Februari 1621 M. Setelah Islamisasi, gelar raja (sangaji) diganti menjadi sultan, dan para ncuhi menjadi galarang. Sejak saat itu, Bima menjadi vasal Kerajaan Gowa (1620—1640), mengirim upeti, dan memperkuat hubungan melalui ikatan perkawinan politik antara elite Bima dan bangsawan Gowa. Hubungan ini berakhir ketika Gowa menandatangani Perjanjian Bungaya dengan VOC pada tahun 1667.
Meskipun wilayah kekuasaan Bima berpindah ke tangan VOC, Kesultanan Bima tetap menjalankan pemerintahan sendiri (zelfbestuur). Hierarki kekuasaan didasarkan pada dua pilar: Sultan (Ruma Sangaji Mbojo) sebagai penguasa tertinggi yang dianggap wakil Tuhan, dan Hadat (Dewan Kerajaan) sebagai lembaga penasihat yang membatasi kekuasaan sultan. Dewan Hadat dipimpin oleh Raja Bacara (Ruma Bicara atau Wazir al Muazam), yang bertindak sebagai Perdana Menteri. Anggota Hadat berjumlah 24 orang, terdiri dari Tureli (mantri tinggi), Jeneli (kepala eksekutif distrik), dan Bumi (majelis hakim). Sultan dipilih oleh Dewan Hadat dari keturunan Dinasti Sang Bima. Pelantikan sultan (Jene Teke) adalah upacara unik yang dilaksanakan di pasar (Amba NaE). Dalam ritual penobatan, calon sultan (jene teke) didudukkan di pangkuan ncuhi dara di atas onggokan tanah, didahului dengan penyampaian protes dan ejekan dari perwakilan rakyat, sebelum sultan mengucapkan ikrar kesetiaan. Urusan keagamaan diatur oleh Dewan Syara (Sara Dana Mbojo), sedangkan tanggung jawab kepolisian dan panglima perang diemban oleh Bumi Renda.
Warisan budaya dan sejarah Kesultanan Bima diabadikan dalam berbagai peninggalan. Di pusat Kota Bima, berdiri dua bekas istana: Asi Bou (Istana Baru, dibangun 1904) yang terbuat dari kayu, dan Asi Mbojo (Istana Bima, dibangun 1927) yang kini menjadi Museum Daerah Bima. Istana ini memiliki perpaduan arsitektur lokal dan Belanda, menghadap alun-alun Sorasuba, dan diapit oleh dua gerbang, Lawa Kala dan Lare-Lare (gerbang utama). Di depan istana terdapat tiang bendera Kerajaan Bima setinggi 50 meter yang didirikan oleh Sultan Abdullah untuk memperingati pembubaran angkatan laut Bima. Tidak jauh dari kompleks istana, berdiri Masjid Kesultanan Bima (dibangun 1737 M), yang di belakangnya terdapat Makam Kampung Sigi. Makam sultan Bima yang pertama, Sultan Abdul Kahir, terletak di Makam Dantraha di atas bukit. Selain bangunan, benda pusaka penting Kesultanan Bima seperti mahkota sultan dan Keris Samparaja (lambang kekuasaan) juga masih disimpan oleh pemerintah daerah